Kabar17.id, Jakarta, 3 Agustus 2026— Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menerima Audiensi Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M., beserta jajaran Kementerian Luar Negeri RI di Markas Komando Pushidrosal, Ancol, Jakarta Utara, Senin (3/8/2026).
Kedatangan Wakil Menteri Luar Negeri RI disambut langsung oleh Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., didampingi Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan, S.E., M.Tr.Opsla., dan Pejabat Utama Pushidrosal.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang kemaritiman nasional dan menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dengan dukungan data hidro-oseanografi guna menjaga kedaulatan serta memperkuat posisi Indonesia di forum maritim internasional.
Dalam sambutannya, Danpushidrosal antara lain menyampaikan bahwa sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, Pushidrosal memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya dalam mendukung operasi pertahanan negara dan keselamatan navigasi pelayaran, tetapi juga sebagai penyedia data dan informasi hidro-oseanografi yang menjadi landasan penting dalam diplomasi maritim Indonesia, termasuk penegasan batas-batas wilayah laut di tingkat internasional.
Pertemuan tersebut menjadi momentum yang sangat bernilai untuk meningkatkan komunikasi koordinasi dan pemahaman bersama atas berbagai isu strategis dan krusial yang menjadi perhatian antara Kemenlu dan Pushidrosal. Sinergi antara diplomasi luar negeri dan data survei hidro-oseanografi yang akurat adalah kunci utama dalam mempertahankan kedaulatan serta hak berdaulat negara kesatuan republik indonesia di wilayah laut.
Lebih lanjut, Danpushidrosal menyampaikan harapannya agar Pushidrosal dan Kemenlu RI dapat terus memperkuat kolaborasi, khususnya dalam pemanfaatan data hidro-oseanografi, perundingan perbatasan laut antarnegara, penguatan hukum laut internasional (UNCLOS 1982), serta pengelolaan tata kelola maritim secara holistik dan siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk penyediaan data pemetaan maritim, dukungan teknis, maupun pertimbangan kepakaran hidro-oseanografi guna mendukung tugas-tugas diplomasi Kemenlu RI di kancah global.