Kabar17.id, Jakarta – Sektor perunggasan nasional terus didorong menjadi tulang punggung ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Di tengah tantangan fluktuasi harga pasar, tingginya biaya produksi, serta dominasi rantai pasok global, pemerintah bersama asosiasi peternak dan pelaku industri memperkuat langkah hilirisasi guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi peternak rakyat.
Merespons dinamika tantangan industri nasional dan internasional, sebuah forum strategis lintas sektoral digelar sebagai bagian rangkaian pameran teknologi pertanian dan peternakan terbesar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026. Sebuah seminar krusial yang mengusung tema peran serta pemerintah dan asosiasi dalam mensejahterakan peternak melalui hilirisasi ini digelar pada Jumat, 8 Mei 2026, bertempat di Seminar Room 1 (Hall 5), Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta.
Pertemuan ini menjadi sangat vital seiring dengan rencana strategis dan komitmen kuat dari pemerintah. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian dikabarkan telah mengalokasikan pendanaan masif sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional. Sebagai langkah nyata untuk melindungi peternak lokal dan menstabilkan biaya produksi, pemerintah juga merencanakan pengalihan wewenang impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM)—komponen utama pakan ternak—dari pihak swasta kembali kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Acara ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret atas isu strategis peternakan rakyat. Hilirisasi dipandang sebagai kunci utama untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat posisi tawar peternak, dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.
Keberlangsungan usaha peternak rakyat terus dibayangi oleh ketidakpastian harga pasar yang fluktuatif serta dominasi rantai pasok oleh korporasi besar. Kondisi struktural ini menuntut adanya transformasi nyata melalui kebijakan hilirisasi agar peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan komoditas telur dan ayam hidup yang berisiko tinggi. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur pascapanen sebagai CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) melalui BUMN pangan seperti rumah potong hewan unggas dan fasilitas penyimpanan dingin yang mampu menyerap hasil ternak secara stabil.
Menurut Alvino (KPUN) selaku penyelenggara seminar, tujuan kegiatan ini antara lain merumuskan regulasi yang menjamin keberlanjutan usaha peternakan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi, menyelaraskan kebijakan kementerian dengan fungsi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan, membuka akses pendanaan pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan rantai dingin, hingga menciptakan ekosistem pasar yang memberi nilai tambah ekonomi bagi peternak rakyat melalui produk olahan telur dan ayam.
Seminar ini dibagi menjadi dua sesi strategis dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah, BUMN pangan, asosiasi peternak, hingga praktisi industri.
Sesi pagi pukul 09.00–11.30 menghadirkan sidang pleno bersama gabungan asosiasi seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO untuk menyampaikan kondisi riil serta aspirasi peternak di lapangan.
Sementara sesi siang pukul 13.30–16.00 berfokus pada implementasi teknis dengan menghadirkan Menteri Pertanian RI/Kepala Bapanas mengenai visi hilirisasi perunggasan nasional, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT AGRINAS, pimpinan Badan Pengelola Investasi (Danantara), hingga perwakilan Kemendagri dan Kemendes PDTT.
Keberhasilan acara ini didukung kehadiran berbagai unsur ekosistem perunggasan nasional, mulai dari regulator utama, kementerian terkait, lembaga investasi, BUMN pangan, asosiasi peternak rakyat, organisasi profesi dan industri, lembaga pemberdayaan, praktisi, akademisi, hingga koperasi perunggasan.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Alvino.
Berbeda dari seminar pada umumnya, forum ini menargetkan tiga keluaran nyata, yakni kesepakatan offtaker nasional oleh BUMN pangan sebagai penyerap hasil produksi peternak rakyat, penyusunan skema pendanaan pembangunan RPHU dan cold storage di sentra peternakan rakyat, serta penyusunan roadmap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk protein hewani.
Alvino menegaskan bahwa hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan demi menciptakan stabilitas usaha peternak rakyat. Menurutnya, alokasi dana Rp20 triliun diharapkan dapat difokuskan untuk memperkuat infrastruktur pascapanen, termasuk pembangunan rumah potong unggas, cold storage, serta penyerapan daging ayam dan telur untuk kebutuhan CPP.
Selain itu, ia juga berharap pemerintah melakukan koordinasi erat dengan asosiasi peternak dan pelaku usaha terkait kebijakan impor soybean meal (SBM) agar kebutuhan pasokan tetap terjaga tanpa menimbulkan gejolak di lapangan.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” pungkas Alvino.
(Ndr)