Kabar17.id, Jakarta – Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar seminar setengah hari dengan tema “Mengobarkan Semangat Perjuangan Marsinah”, usai Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen serikat buruh, guru, dan organisasi rakyat di Jakarta, Rabu (12/11/ 2025).
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas keputusan tersebut. “Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Inilah pertama kalinya seorang guru, bahkan guru perempuan, diangkat sebagai Pahlawan Nasional sepanjang sejarah Republik,” ujar Said Iqbal dalam sambutannya.
Iqbal menjelaskan bahwa pengusulan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional berawal dari usulannya langsung kepada Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 di Monas. “Saya bilang kepada Bapak Presiden, belum pernah ada sejarah republik ini buruh yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Beliau langsung bertanya, ‘Menurut kamu siapa?’ Saya spontan menjawab: Marsinah,” jelasnya.
Menurut Iqbal, ada tiga alasan utama pengusulan tersebut. “Pertama, Marsinah murni dari buruh egaliter, bukan dari kalangan elit buruh. Kedua, dia mencerminkan perjuangan kelas bawah: hak upah, hak berserikat, hak perlindungan buruh perempuan, dan hak-hak dasar lainnya. Ketiga, Marsinah adalah sosok perempuan pemberani dari pabrik jam di Porong, Sidoarjo, yang berani menyuarakan hak-haknya,” paparnya.
Iqbal juga mengapresiasi peran Eva Sundari, Ketua Institut Sarinah, yang menyelesaikan proses administratif hingga penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. “Kalau saya hanya membisikkan nama Marsinah, maka Mbak Eva-lah yang menyiapkan seluruh naskah akademik, foto-foto, serta koordinasi dengan Bupati Nganjuk. Jadi, peran beliau luar biasa,” tambahnya.
Selain mengenang perjuangan Marsinah, Said Iqbal juga menegaskan sikap tegas KSPI dan KSPPB terhadap kebijakan upah minimum tahun 2026. “Semangat Marsinah inilah yang kami bawa untuk menolak usulan Kementerian Ketenagakerjaan dan Apindo yang ingin menetapkan indeks tertentu 0,2 sampai 0,7. Itu ngawur, tidak ada datanya. Berdasarkan hitungan kami, kenaikan yang pantas adalah 8,5 persen,” tegasnya.
Iqbal menjelaskan, perhitungan tersebut didasarkan pada inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen. “Kalau dijumlah, ketemunya 7,77 persen. Jadi dasar kami jelas, bukan asal menuntut. Kami ingin keadilan upah bagi seluruh buruh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal menyebut bahwa bila tuntutan tersebut tidak diakomodasi pemerintah, pihaknya akan melakukan langkah lanjutan. “Kalau pemerintah tetap mengikuti maunya Apindo atau Menaker, maka mogok nasional tidak bisa dihindari. Kami perkirakan Desember nanti, bisa melibatkan 5 juta buruh di lebih dari 5.000 pabrik di 300 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Iqbal menegaskan bahwa semangat perjuangan Marsinah bukan hanya milik serikat tertentu, melainkan milik seluruh rakyat pekerja. “Marsinah bukan milik SPSI, bukan milik satu serikat buruh. Ia simbol perjuangan kelas pekerja dan kaum perempuan Indonesia. Semangatnya harus kita wariskan kepada generasi guru dan buruh muda di seluruh Indonesia,” tutupnya.